Organisasi Angkutan Darat( Organda) memohon pengusaha angkutan mematuhi ketentuan pemerintah Mengenai kelebihan muatan truk.
Ini diungkapkan Pimpinan kapal pelni Universal Organisasi Angkutan Darat( Organda) Andre Djokosoetono. Ia mengaku ikut menyongsong baik langkah penertiban kendaran bermuatan lebih( Over Dimension Over Loading/ ODOL) yang hendak dicoba Departemen Perhubungan( Kemenhub).
Andre juga menegaskan kepada seluruh truk buat mentaati peraturan Kemenhub serta senantiasa mencermati muatan di dalam truk tiap- tiap.
” DPP Organda
mengimbau kepada seluruh pengusaha truk biar mencermati muatan di dalam truknya tiap- tiap sehingga tidak menyebabkan lebih sebab hendak berisiko terhadap keselamatan dijalanan serta orang lain,” ucap Andre, Senin( 9/ 7/ 2018).
Ia menegaskan bila owner benda wajib ketahui seberapa besar kapasitas muatan truk miliknya.” Jadi jangan asal dilansir saja,” tegas ia.
Di sisi lain, ia memperhitungkan pemerintah sukses menanggulangi arus mudik serta balik Lebaran 2018. Walaupun ada beberapa kemacetan di ruas tol Jakarta- Cikampek- Cipali, tetapi kasus tersebut lekas terurai dengan terdapatnya kebijakan sistem contra flow, sehingga kemacetan tidak hingga jadi momok.
Dengan berfungsinya Tol Trans Jawa, baik yang beroperasional secara komersial ataupun yang masih fungsional bisa mengurai permasalahan mudik.
Tetapi Andre pula menyinggung program mudik free. Ia berharap supaya program mudik free pemerintah turut mengaitkan bus- bus angkutan dalam trayek.
“ Program mudik free, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan, BUMN, serta bermacam komunitas kampung taman sebahagian besar masih banyak memakai bus- bus pariwisata. Sepatutnya bis angkutan dalam trayek pula dioptimalkan,” jelas ia.
Sedangkan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengku grupnya telah melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha supaya tidak muat benda tidak setimpal kapasitas.
Apabila masih dicoba, Kemenhub tidak segan- segan hendak berikan sanksi berbentuk penilangan serta penahanan benda.
Baginya, syarat memuat benda sesungguhnya telah terdapat dari tiap truk. Namun para pengusaha kerap muat benda melebihi batasan syarat sehingga jadi overloading.
” Saat ini ingin ditegakan, jika kita bahagia serta sepakat. Yang berarti owner benda wajib siuman kalau muatan setimpal standar, maksudnya terdapat penyesuaian,” ucapnya.
Kerugian Akibat Truk Kelebihan Muatan Capai Rp 43 Triliun
Departemen Perhubungan( Kemenhub) berkomitmen terus memerangi truk Over Ukuran serta Over Load( ODOL). Salah satu dengan sistem bawa permasalahan truk kegemukan tersebut ke meja hijau.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi berkata grupnya hendak bawa permasalahan truk ODOL ke jalan hukum. Ini sebab truk ODOL tercantum salah satu tindak kejahatan semacam diatur dalam Undang- Undang( UU) Nomor
22 Tahun 2009 tentang kemudian lintas serta angkutan jalur.
” Yang overdimensi
memanglah terdapat faktor di UU itu masuk ranah kejahatan. Makanya aku harapkan pelakon karoseri yang saat ini telah terlanjur aku memohon disesuaikan, yang belum, tolong menyudahi,” kata Dirjen Budi di Gedung Kemenhub, Rabu( 4/ 7/ 2018).
” Hendak kita jalani penyidikan serta aku telah mendidik 60 PPNS yang memililki kualifikasi buat melaksanakan penyidikan terhadap perkara- perkara overdimensi. Jadi nanti hendak kita berkas hendak kita kirim ke majelis hukum serta tidak memakai seperti persidangan tilang, langsung memakai persidangan terhadap kejahatan,” tegas ia.
Budi menegaskan hendak terus memerangi kasus truk ODOL tersebut karena kerugian yang diakibatkan sangat besar. Kehancuran jalur akibat truk ODOL memunculkan kerugian sampai Rp 43 triliun per tahun. Sedangkan bayaran buat membangun jalur cuma Rp 26
triliun.
” Hasrat kami aku telah setuju dengan sahabat baik pusat serta wilayah wajib menuntaskan permasalahan over load serta over ukuran sebab apa? kita malu dikira bagaikan negeri yang belum selesaikan ODOL, India, Thailand, Vietnam telah,” kata ia.
